Survey Legal Aspect: DEVELOPING NEW ASSESSMENT AND POLICY FRAMEWORKS FOR INDONESIA’S MAR INE FISHERIES, INCLUDING THE CONTROL AND MANAGEMENT OF ILLEGAL, UNREGULATED AND UNREPORTE D (IUU) FISHING

7 03 2011

Tim P4KSI: Dr. Fayakun Satria, Dr. Lilis Sadiyah dan Andhika Prima Prasetyo, S.Pi
Tim ACIAR: Dr. Mary Ann Palma, Arief Setyanto, M.Sc

19 Januari – 3 Februari 2011

PENDAHULUAN

Permasalah IUU fishing di Indonesia hampir terjadi di seluruh perairan Indonesia. Pelaggaran tetap terjadi walaupun telah ada peraturan perundangan yang mengatur mengenai perikanan. Banyak komoditas perikanan yang menjadi potensi bagi Indonesia, salah satu komoditas yang memiliki nilai tinggi perikanan lemuru, hiu dan lobster. Adapun fokus kajian mengenai IUU fishing yang dilakukan pada penelitian ini ialah sentra-sentra perikanan di perairan selatan Indonesia yang berbatasan langasung dengan Samudera Hindia.

Penelitian yang dilakukan merupakan hasil kerjasama antara Pusat Riset Perikanan Tangkap dan ACIAR-CSIRO Australia. Kegiatan survey ini merupakan kegiatan penunjang, dimana fokus survey ini ada menghimpun peraturan-peraturan yang terkait dengan perikanan, masalah dalam implementasi peraturan, mengumpulkan informasi mengenai kesepakatan lokal nelayan, isu-su yang menarik untuk diangkat serta informasi mengenai karakteristik perikanan.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan selama 16 hari (19 Januari – 5 Februari 2011), bertempat di sentra-sentra perikanan yang memanfaatkan sumberdaya ikan di perairan Samudera Hindia bagian selatan yaitu Palabuhanratu, Pacitan, Cilacap, Yogyakarta, Denpasar, Pengambengan dan Banyuwangi. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara kepada stakeholders (nelayan, nahkoda, pemilik kapal, aparat pengawas, dinas kabupaten/kota, dinas provinsi, petugas TPI, petugas pelabuhan perikanan, KUD, dll.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas mengenai pelaksaan peraturan perikanan dibeberapa sentra perikanan terlebih dahulu perlu diketahui mekanisme pengaturan aktifitas perikanan secara umum. Dokumen yang terkait dengan kapal perikanan, dokumen tersebut menunjang operasi penangkapan, dokumen tersebut diantaranya:

a. Surat Ukur Kapal à Kementerian Perhubungan – HubLa

b. Pas Biru/Pas Kecil à Kementerian Perhubungan – HubLa

c. Bukti pembayaran PHP (Pajak Hasil Perikanan) à KKP – DJPT

d. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

– > 30 GT: KKP Pusat

– 10-30 GT: Dinas KP Provinsi

– <10 GT: Dinas KP Kabupaten/Kota

e. Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

SIPI berisikan informasi umum kapal, zona operasi, alat tangkap dan wilayah operasi.

– > 30 GT: KKP Pusat

– 10-30 GT: Dinas KP Provinsi

– <10 GT: Dinas KP Kabupaten/Kota

f. Dokumen kecakapan nahkoda à Kementerian Perhubungan – HubLa

g. Sijil Kapal (crew kapal) à Kementerian Perhubungan – HubLa

h. Surat Laik Operasi (SLO) à KKP – PSDKP

SLO diurus setiap kali kapal akan berangkat. Untuk memperoleh SLO kapal harus lengkap dokumen (tersebut di atas). SLO hanya berlaku untuk 2 hari, jika kapal tidak berangkat dalam 2 hari maka SLO harus diurus kembali.

i. Surat Izin Berlayar (SIB) à KKP – Syahbandar (HubLa atau Perikanan)

SIB dikeluarkan oleh syahbandar jika kapal telah mengurus SLO dari PSDKP (waski). SIB sama dengan SLO, dimana hanya berlaku untuk 2 hari saja. Selain harus menyertakan SLO, untuk mengurus SIB petugas kapal harus menyerahkan daftar ABK dan logbook penangkapal operasi sebelumnya.

j. Logbook penangkapan

k. Sertifikat Hasil Tangkapan (SHTI)

l. Kartu Identitas Nelayan

Pelabuhanratu

Pelabuhanratu dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang merupakan sentra perikanan yang penting bagi armada penangkapan yang beroperasi di Samudera Hindia. Dalam masalah pengaturan armada penangkapan di PPNP pihak adminsitrasi pelabuhan mengalami beberapa hambatan terutama keberadaan kapal-kapal penangkap yang berukuran kecil. Keberadaan mereka menyebabkan fungsi kolam pelabuhan tidak maksimal, karena walaupun ukuran kapal kecil namun kapal tersebut menggunakan katir yang berukuran hampir 8 kali lebar kapal. Kapal-kapal kecil (<10 GT) hingga saat masih banyak yang hanya terdata, namun tidak memiliki dokumen resmi yang diwajibkan (Buku identitas kapal, SIUP, SIPI, SIB, dll). Saat ini hanya kapal yang berukuran besar (>30 GT) yang secara tertib mengikuti aturan yang berlaku. Adapun kapal yang besar yang berlabuh disana didominasi oleh kapal longline, purse seine dan trammel net. Selain kapal besar terdapat pula kapal berukuran medium (10-30 GT) yang patuh terhadap peraturan. Pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan SDM nelayan yang masih rendah kesadarannya serta kepatuhan dan ketegasan adaministrasi pelabuhan. Nelayan sendiri mau untuk mentaati peraturan, karena mereka sadar pekerjaan mereka beresiko mereka butuh jaminan keamanan (kelaiklautan). Tidak peraturan yang secara khusus mengatur pemanfaatan berdasarkan SDI. Namun terdapat kesepakatan antar nelayan mengenai jarak minimum bagan

Beralih ke masalah pendataan, perbaikan dalam pendataan telah dilakukan beberapa akhir terakhir. Masalah dalam pendataan disebabkan oleh kegiatan pelelangan yang tidak berjalan. Lelang tidak berjalan karena ada system patron-client, dimana nelayan terikat kkontrak dengan pemilikmodal sekaligus bakul yang membiayai operasi mereka. Sehingga hasil tangkapan (HT) langsung diberikan kepada pengumpul pemberi modal tanpa proses lelang. Sehingga saat ini pendataan dilakukan lansung oleh enumerator kepada nelayan saat membongkar HT. Dalam hal pengumpulan data produksi kebanyak dilakukan dengan cara mengira-ngira berapa berat HT. Selain itu terdapat masalah teknis dalam pengisian form aplikasi SDI, dimana ada beberapa spesies yang tidak tercantum dalam pilihan jenis spesies. Sehingga terjadi bias, terkesan ada spesies yang hilang atau terdapat spesies yang mengalami peningkatan (spesies yang tidak tersedia dimasukkan sebagai spesies lain yang dinggap mirip).

Secara umum pengelolaan di PPNP perlu tindakan yang tegas dan segera dalam hal pendataan dan sosialisasi pentingnya mengikuti aturan yang berlaku. Perlunya penjaminan stabilisasi harga ikan agar mampu menunjang kesejahteraan nelayan.

Pacitan

Kabupaten Pacitan memiliki beberapa sentra perikanan dengan HT dominan lobster, lokasi yang dikunjungi sebagai contoh kasus ialah PPP Tamperan dan PPI Watukarung. Kepatuhan nelayan di Pacitan khususnya di PPP Tamperan sangat tinggi, hal tersebut terlihat ketertiban nelayan dalam mengurus perizinan kapal. Sebagai informasi nelayan yang beroperasi di Pacitan didominasi oleh nelayan pendatang (andon) umumnya berasal dari Sulawesi (bugis). Nelayan-nelayan tersebut yang menghidupkan aktifitas perikanan di Pacitan. Karena kebanyakan merupakan nelayan pendatang, maka ada dokumen tambahan yaitu “surat andon” yang berisi asal mereka yang dikeluarkan oleh administrasi pelabuhan/petugas desa/petugas kecamatan asal mereka. Selain itu keamaan dari tindakan criminal di pelabuhan sangat minimal. Karena disana diberlakukan system keamanan swakarsa. Pengawasan dalam hal keselamatan pelayaran dan SDI dilakukan oleh pos kamladu (Keamanan Perikanan Laut Terpadu). Kegiatan lelang di PPI tidak berjalan karena system patron-client. Hanya saja pandataan tetap dilakukan (ditimbang) oleh petugas TPI untuk mengambil retribusi sebesar 5%. Sebagai informasi tambahan nelayan di Tamperan didominasi oleh nelayan sekoci (rumpon) yang berukuran sekitar 10 GT. Kapal tersebut beroperasi di sekitar rumpon dengan menggunakan pancing (tonda, pancing layangan, pancing ulur, pancing jerigen) selain pukat cincin dan nelayan kecil (pancing dan jarring)

Sedikit berbeda dengan PPI Watukarung, karena Watukarung didominasi oleh kapal-kapal kecil (1-1,5 GT) yang beroperasi one day fishing. Kapal-kapal di Watukarung hanya terdaftar saja oleh ketua kelompok nelayan. Watukarung merupakan sentra perikanan lobster di Pulau Jawa, namun akses transportasi kesana masih sangat sulit. Panceklik yang terjadi hampir satu tahun menyebabkan aktifitas perikanan di Watukarung hampir terhenti, karena nelayan Watukarung merupakan nelayan penuh. Jika ada peraturan mengenai batas ukuran penangkapan maupun jenis penangkapan agak sulit untuk diterapkan.

Hasil diskusi dengan Dinas KP Kab. Pacitan diketahui bahwa program-program perikanan di Kabupaten Pacitan baru beberapa tahun ini berjalan, sehingga masih dalam tahap adaptasi dan sosialisasi.

Cilacap

Pengelolaan perikanan di Cilacap dari sisi perangkat telah siap, namun kesadaran nelayan khususnya nelayan kecil masih sangat rendah. Penerapan logbook perikanan oleh armada yang berbasis di PPS Cilacap diisi oleh pihak pelabuhan dengan cara wawancara lengsung dengan nelayan, karena nelayan di PPSC kebanyakkan tidak bisa baca dan menulis. Pengurusan SHTI masih belum berjalan, karena hasil tangkapan tersebut dikirim ke Jakarta sehingga SHTI diterbitkan oleh pihak PPS Nizam Zachman. Akhir-akhir ini kapal yang mendarat di PPSC sedikit, karena kebanyakan kapal mendaratkan HT mereka di PPN Palabuhanratu maupun PPS Nizam Zachman karena lokasi penangkapan dan effisiensi transportasi hasil tangkapan ekspor yang dikirimkan lewat Jakarta. Penerapan dokumen perizinan saat ini telah berjalan, namun terbatas pada kapal-kapal yang berukuran >25 GT. Sedangkana kapal-kapal beukuran kecil hanya terdaftar saja.

Cilacap memiliki daerah konservasi, yaitu Segara Anakan. Peraturan mengenai pengelolaan perikanan di Segara Anakan tertuang dalam peraturan daerah termasuk kegiatan penangkapan. Namun pelaksaan penegakan hukum disana masih rendah, jarring apong (tide trap) banyak beroperasi di muara sungai serta degradasi hutan mangrove yang berakibat pada peningkatan laju sedimentasi di muara sungan.

Yogyakarta

Perikanan di provinsi DIY didominasi oleh perikanan skala kecil dengan alat tangkapa gillnet dan pancing. Salah satu sentra perikanan yang cukup berkembang disana ialah PPP Sadeng. Walaupun begitu aktifitas disana termasuk aktif, kegiatan perikanan didominasi oleh nelayan pendatang. Hal tersebut disebabkan oleh nelayan lokal yogya umumnya hanya sekedar pengisi waktu luang. Kapal yang berlabuh di PPP sadeng umumnya berukuran ≤ 10 GT. Dalam hal perizinan untuk kapal-kapal kecil, kapal-kapal tersebut hanya terdaftar saja serta memiliki pas kecil yang diterbitkan adpel PPP Sadeng (hanya berhak menerbitkan pas kecil untuk kapal < 7 GT). Sedangkan kapal sekoci yang berlabuh disana memiliki surat yang lengkap. Kapal-kapal yang tidak berizin tidak diberikan sanksi, karena hingga saat ini masalah perizinan masih bersifat pembinaan. Karena pemerintah takut jika dilakukan tindakan tegas, maka akan semakin sedikit kapal yang beraktifitas di PPP Sadeng. Berbeda dengan daerah lain, dalam pengambilan retribusi dari nelayan sebesar 5% seluruhnya masuk ke kas daerah.

Ada isu lain dalam pemanfaatan lobster dengan menggunakan krendet. Krendet sering kali hilang saat dioperasikan, walaupun begitu krendet tersebut masih secara aktif menangkap lobster (ghost fishing) atau menutupi lubang perlindungan lobster. Hal tersebut akan mengancam keberadaan sumberdaya lobster. Tidak hanya terjadi pada krendet, alat tangkap lain pun berpeluang besar bersifat ghost fishing. Sehingga perlu tindak yang jelas dalam rangka membersihkan pantai dari sampah perikanan yang berpotensi menimbulakan ghost fishing.

Banyuwangi

Perikanan di Banyuwangi tergolong perikanan yang besar walaupun begitu fasilitas yang ada disana ialah pelabuhan perikanan kelas C yaitu PPP Muncar. Armada perikanan didominasi oleh alat tangkap pukat cincin dengan system 2 kapal (2 boat system). Sehingga dalam satu armada penangkapan ada yang disebut kapal pemburu dan kapal jaring. kapal pemburu berukuran lebih besar dibandingkan dengan kapal jaring, namun dalam perizinannya kapal pukat cincin ukuran GT kapal jaring disamakan dengan kapal pemburu. Ukuran pukat cincin di Muncar berkisar antara 15 – 70 GT, namun sering kali untuk menguragi biaya administrasi dan memudahkan dalam pengurusan izin para pemilik mengurangi ukuran kapal mereka. Hanl tersebut berdampak pada bias perhitungan upaya penangkapan yang dilakukan. Terkait dengan pemanfaatan lemuru di Selat Bali, sudah diterbitkan surat keputusan bersama mengenai alokasi izin penangkapan di Perairan Jawa Timur. Kesepakat tersebut dibuat antara pemerintah provinsi Bali dan provinsi Jawa Timur. Namun sayangnya kesepakat tersebut dibuat tanpa sanksi. Sehingga pelanggaran yang terjadi terhadap poin-poin kesepakatan tidak dapat ditindak oleh hukum.

Selain itu saat ini sedang ada isu potensi konflik antara nelayan andon (Tuban) dan lokal. Dimana teknologi yang digunakan nelayan andon lebih baik dari sisi efektifitas dan efisiensi. Kapal ando menggunakan laine hauler sehingga hanya memperkerjakan sedikit nelayan, menggunkan lampu yang lebih terang sehingga dapat mengumpulkan ikan lebih banyak, serta menggunakan jaring yang lebih kecil sehingga biaya investasi, biaya operasi dan efektif dalam pengoperasian. Hal tersebut lebih didasari oleh kecembuaruan sosial dalam perolehan hasil tangkapan. Sebagai informasi walaupun disebut kapal andon, kapal-kapal tersebut telah dibeli oleh nelayan-nelayan lokal.

Pengambengan

Kondisi yang serupa juga terjadi di PPN Pengambengan, kepatuhan nelayan untuk melengkapi dokumen perizinan terutama dokumen SLO. Armada penangkapan yang dominan di PPN Pengambengan ialah pukat cincin dengan sistem 2 kapal (memiliki ukuran yang sama) yang berukuran 50 – 70 GT. Operasi kapal tersebut untuk 1 trip ialah 1 hari (one day fishing), oleh karena itu pengusaha merasa terbebani secara waktu jika tiap kali harus mengurus SLO. Selain itu mengenai implementasi logbook masih belum berjalan dengan baik, logbook tersebut diisi oleh petugas pelabuhan dengan cara wawancara langsung kepada nelayan setelah mereka mendarat. Dalam hal pendataan hasil tangkapan, PPN Pengambengan telah melakukan perbaikan dalam hal pencatatan data sejak tahun 2009. Menurut wawancara data tyang terkumpul sekitar 70% mewakili populasi. Pihak PPN Pengambengan melakukan pengumpulan dengan berkondinasi dengan pihak perusahaan lemuru yang ada di sana, diman setiap bulan perusahaan diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai hasil tangkapan yang diterima perusahaan dari nelayan. Hal tersebut dikarena pelelangan tidak berjalan dengan baik, karena nelayan beranggapan jika ikan tersebut dilelang ikan lemuru cepat mudah rusak. Oleh karena itu nelayan umumnya menjual langsung kepada perusahaan. Sebagai informasi tambahan perusahaan pengolahaan umumnya membuang limbah mentah (tanpa diolah kembali) langsung ke perairan sehingga lingkungan menjadi tercemar. Selain itu beberapa bulan ini hasil tangkapan terutama lemuru sangat menurun, sehingga kegiatan perikanan disana lumpuh total bahkan perusahaan yang menggantungkan bahan bakunya tehadap lemuru harus mengimpor saridin beku dari Cina.

Kedonganan

Sedikit berbeda dengan Pengambengan, Kedonganan merupakan pelabihan perikanan tipe D yakni tempat pendaratan ikan (TPI), dimana umumnya kapal-kapal yang berlabuh disana berukuran kecil (1-10 GT). Perizinana di TPI Kedongan tidak terkontrol, karena dianggap merupakan kapal-kapal kecil. Kegiatan pelelangan pun tidak berjalan, nelayan menjual hasil tangkapan langsung kepada pengumpul atau pembeli.

KESIMPULAN

Beberapa poin saran yang bisa diajukan untuk mengatasi masalah-masalah yang teridentfikasi dari temuan kami ialah:

  • Tegas dalam penegakan hukum, adapun sanksi yang diberikan disesuikan dengan pelanggaran dan skala usaha yang dilakukan. Namun harus ada hukuman yang berat bagi petugas yang melanggar hukum;
  • Sinkronisasi perizinan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
  • Perbaikan dan penambahan fasilitas, peningkatan jumlah dan kapasitas SDM yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya ikan;
  • Mengakomodasi pelaksanaan pengelolaan yang berbasis pada kebijakan lokal masyakat;
  • Pengkajian stok per WWP terbaru, nilai tersebut nantinya digunakan sebagian acuan penerbitan izin;
  • Sosialisasi peraturan yang menyeluruh, persuasif dan mudah dalam penerapan, terutama mengenai penggunaan mata jaring dan ukuran pancing yang lebih besar. Sehingga tidak menangkapa lobster dan ikan yang berukuran kecil;
  • Membuat mekanisme penampungan hasil tangkapan yang berukuran di bawah ukuran yang matang gonad (length at first maturity/Lm);
  • Menjalankan kembali kegiatan pelelangan untuk menjamin kestabilan harga;
  • Mengurangi kegiatan patron-client dengan memberi bantuan modal tanpa angunan (dijamin pemerintah). Namun dengan mekanisme kelompok nelayan dan tegas terhadap pelanggaran;
  • Memperketat kegiatan pengawasan dan patrol rutin oleh instansi terkait (pengawas perikanan, dephub, polisi perairan, angkatan laut, dll);
  • Memberdayakan dan memfasilitasi POKWASMAS (Kelompok Pengawas Masyarakat);
  • Keberpihakan pemerintah terhadap lingkungan dan nelayan, sehingga arah kebijakan makro pemerintah difokuskan pada perikanan dan kelautan; serta
  • Revitalisasi kawasan disekitar pesisir, daerah spawning ground, daerah nursery ground.

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: