Juklak Penandaan Sarana Perikanan Tangkap

15 09 2009

Pada dasarnya pengaturan pengoperasian kapal-kapal perikanan di perairan Indonesia telah diberlakukan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 392/Kpts/IK.120/4/99 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan. Hal ini sejalan dengan perhatian dunia internasional tentang perlunya menjaga sumberdaya perikanan. Konferensi internasional tentang pebabgkapan ikan yang bertanggungjawab yang diselenggarakan pada tahun 1992 di Cancun (Mexico), telah menunjuk FAO untuk mempersiapkan suatu konsep Pelaksanaan (Code of Conduct) untuk penangkapan ikan yang bertanggungjawab, yaitu Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Salah satu pasal dalam CCRF menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan yang lestari dan bertanggungjawab pelu dilaksanakan dengan pemberian tanda terhadap kapal ikan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangakpan. Pemberian tanda ini dimaksudkan untuk mempermudah pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap setiap pelaku penangkapan. Hal ini selanjutnya akan lebih memudahkan pemerintah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijaksanaan.

Kegiatan Penyusunan Pedoman Penandaan Sarana Penangkapan yang meliputi penandaan kapal, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ini perlu dilakukan terhadap semua kapal adan alat penangkap ikan yang beroperasi di perairan Indonesia.
Maksud pekerjaan Penyusunan Pedoman Penandaann Sarana Penangkapan yaitu untuk memberi pedoman pelaksana operasi penangkapan ikan secara bertanggungjawab, sebagai bagian dari pelaksanaan pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab.

Tujuan Penyusunan Pedoman Penandaan Sarana Penangkapan adalah untuk :

  1. Merancang suatu pedoman pembuatan tanda bukti kepemilikan sarana penangkapan seperti alat tangkap dan alat bantu penangkapan serta tanda kapal perikanan yang dioperasikan oleh nelayan maupun perusahaan.
  2. Menciptakan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengimplementasikan penandaan sarana penangkapan ikan di seluruh Indonesia.

Disebutkan pada Lampiran II dari FAO Technical Guide Line for Responsible Fisheries in Fishing Operation bahwa dari penandaan kapal ini dapat diketahui kebangsaan kapal, tidak merugikan konvensi internasional, nasional maupun bilateral, biaya yang ditimbulkan akibat penandaan ini harus diusahakan seminimal mungkin dan penandaan ini selayaknya harus memberikan kemudahan dalam pencarian dan penyelamatan. Di bagian lain dari Lampiran tersebut juga disebutkan bahwa, dalam rangka menghindari keraguan dengan huruf I dan O direkomendasikan bahwa bilangan 1 dan 0, yang secara khas dikeluarkan dari tanda panggil International Telecomunication Union (ITU), dihindari oleh otoritas nasional jika mengalokasikan nomor lisensi atau registrasi. Namun pada prakteknya hal ini sulit diterapkan mengingat awal penomoran pengelompokkan selalu berawal dari bilangan 1 dan pada tingkat tertentu akan ada bilangan 0. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah kesepakatan bahwa untuk sistem peng-kode-an di Indonesia hanya ada 1 (satu) huruf saja, selain itu semua digit adalah bilangan.
Contoh Penandaan Untuk Kapal

Kapal Ikan Indonesia

NO100-0101-10-01-3-

Arti Kode :
N

:

Kapal Indonesia
0100

:

Izin dikeluarkan dari Pemerintah Pusat
0101

:

Jenis alat tangkap yang digunakan adalah Pukat Udang
10

:

Ukuran kapal 45 GT
01

:

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
3

:

Jalur Penangkapan 3
7 angka terakhir

:

Kode kepemilikan kapal
Warna

:

Angka hitam di atas dasar putih

Kapal Ikan Indonesia

AB0100-0101-10-04-3-000001

Arti Kode :
AB

:

Kode panggil kapal asing (sesuai negara asalnya)
0100

:

Izin dikeluarkan dari Pemerintah Pusat
0101

:

Jenis alat tangkap yang digunakan adalah Pukat Udang
10

:

Ukuran kapal 45 GT
01

:

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
3

:

Jalur Penangkapan 3
7 angka terakhir

:

Kode kepemilikan kapal
Warna

:

Angka hitam di atas dasar putih

Contoh Penandaan untuk Alat Penangkap Ikan

NO203-0304-1234

Mengingat alat tangap yang dioperasikan tidak hanya dari negara Indonesia maka 4 digit pertama perlu diberi kode huruf disesuaikan dengan penandaan pada kapal, selanjutnya adalah :
1 digit pertama adalah Grup alat penangkap ikan
1 digit kedua adalah jenis alat penangkap ikan
2 digit ketiga dan empat adalah propinsi
2 digit keempat dan lima kode instansi Kabupaten/Kota dimana SIPI dikeluarkan
4 digit terakhir adalah nomor urut pendaftaran/ijin SIPI sesuai dengan instansi Kabupaten/Kota.

Contoh Penandaan untuk alat bantu penangkapan ikan

Alat Bantu Rumpon

Alat Bantu Rumpon

Rumpon Perairan Dasar

Rumpon diatas Permukaan

P001 – 0201 – R1001 – 1

P001 – 0201 – R1001 – 1

P

:

Pemilik Peseorangan P

:

Pemilik Peseorangan
001

:

Kode Nomor urut 1 dalam perijinan (di Propinsi) 001

:

Kode Nomor urut 1 dalam perijinan (di Propinsi)
0201

:

Asal dikeluarkan ijin adalah propinsi nomor 2 dan pemasangan di lokasi kabupaten nomor 2 0201

:

Asal dikeluarkan ijin adalah propinsi nomor 2 dan pemasangan di lokasi kabupaten nomor 2
R1001

:

Jenis alat Bantu Rumpon perairan dasar dan jumlah yang terpasang adalah 1 unit R1001

:

Jenis alat bantu Lampu diatas permukaan air dan jumlah yang terpasang adalah 1 unit
1

:

Posisi pemasangan berada pada jalur penangkapan 1 1

:

Posisi pemasangan berada pada jalur penangkapan 1

Rumpon Perairan Dangkal

Lampu bawah air

K001 – 0002 – R2001 – 1

K001 – 0002 – L2001 – 1

P

:

Pemilik Keluarga/Kelompok P

:

Pemilik Keluarga/Kelompok
001

:

Kode Nomor urut 1 dalam perijinan 001

:

Kode Nomor urut 1 dalam perijinan
0002

:

Asal dikeluarkan ijin dan pemasangan di lokasi kabupaten nomor 2 0002

:

Asal dikeluarkan ijin dan pemasangan di lokasi kabupaten nomor 2
R2001

:

Jenis alat Bantu Rumpon perairan dasar dan jumlah yang terpasang adalah 1 unit L2001

:

Jenis alat bantu Lampu diatas permukaan air dan jumlah yang terpasang adalah 1 unit
2

:

Posisi pemasangan berada pada jalur penangkapan 2 1

:

Posisi pemasangan berada pada jalur penangkapan 1

Rumpon Perairan Dalam

Lampu Bawah Air

N001 – 0102 – R3001 – 1

N001 – 0102 – L1001 – 1

P

:

Pemilik Perusahaan Swasta Nasional P

:

Pemilik Perusahaan Swasta Nasional
001

:

Kode Nomor urut 1 dalam perijinan 001

:

Kode Nomor urut 1 dalam perijinan
0102

:

Asal dikeluarkan ijin oleh pusat dan pemasangan di lokasi kabupaten nomor 2 0102

:

Asal dikeluarkan ijin oleh pusat dan pemasangan di lokasi kabupaten nomor 2
R3001

:

Jenis alat Bantu Rumpon perairan dasar dan jumlah yang terpasang adalah 1 unit L2001

:

Jenis alat bantu Lampu diatas permukaan air dan jumlah yang terpasang adalah 1 unit
2

:

Posisi pemasangan berada pada jalur penangkapan 2 1

:

Posisi pemasangan berada pada jalur penangkapan 1

Sumber:www.dkp.go.id


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: