Status dan perkembangan perikanan pukat udang dan pukat ikan yang berbasis di PPN Ambon

18 03 2011

Ambon, 8 – 13 Maret 2011

Tim:

- Bambang Sumiono, M.Si

- R. Thomas Mahulette, M.Si

- Andhika Prima Prasetyo, S.Pi

 

PENDAHULUAN

Maluku merupakan Provinsi kepulauan dengan luas wilayah 712.479,65 Km2, terdiri dari 92,4% luas perairan (658.294,69 Km2) dan 7,6% luas daratan (54.185 Km2). Sedangkan panjang garis pantainya adalah 11.098,34 Km. Kondisi ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi masyarakat perikanan pada khususnya dan masyarakat Maluku pada umumnya. Untuk dapat memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya perikanan dan kelautan yang ada melalui berbagai kajian yang tepat. Dikatakan sangat berpeluang karena kajian tentang sumberdaya masih terbatas, sementara kebutuhan akan sumberdaya hayati laut di dalam dan luar negeri semakin meningkat.

Potensi Perikanan demersal dan udang yang berada di laut Arafura Maluku Tenggara, selama ini menjadi incaran Negara Asia yang secara langsung maupun tak langsung legal maupun illegal melakukan aktivitas penangkapan. Maraknya penangkapan ikan secara illegal, menyebabkan setiap tahun terjadi kerugian triliunan rupiah. Hal ini berhubungan dengan adanya isu persaingan global produksi perikanan Indonesia yang rentan terhadap tuduhan pelanggaran ketentuan penangkapan ikan yang illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing (Husodo 2004 dalam Haryanti 2007). Beberapa perusahaan perikanan daerah yang sejak dahulu melakukan aktivitas di areal laut Maluku dan sekitarnya harus menutup perusahaannya, setelah Ambon mengalami konflik yang berkepanjangan ditambah masalah BBM yang semakin meninggi dengan kemampuan kapal yang tidak bertahan lama.

Anggapan bahwa laut Arafura sebagai lahan bisnis dalam pengekploitasi semakin terlihat dengan terjadi penjarahan hasil tangkapan dilaut, ditambah lagi dugaan pengkaplingan laut oleh segelintir orang di pesisir pulau. Namun sejauh ini dugaan tersebut masih belum diyakini kebenarannya.  Ini tantangan bagi pihak kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta pengelolaan yang dilakukan oleh PEMDA Maluku.

Jumlah hasil tangkapan ikan demersal dan udang oleh kapal-kapal ikan di Maluku yang beroperasi di laut Arafura sesuai dengan alat tangkap antara lain; bagi kelompok ikan demersal dan udang digunakan rawai dasar (bottom long-line), pukat ikan (fish net) dan pukat udang (shrimp net). Udang merupakan salah satu komoditi terbesar di Indonesia, sudah seharusnya ekspornya harus dimanfaatkan dari tahun ke tahun. Untuk tujuan tersebut, aliran sungai-sungai dengan volume air tawar harus dijaga kestabilannya dengan cara memelihara hutan-hutan di seluruh kawasan pulau-pulau yang tersebar, terutama hutan-hutan bakau sepanjang kawasan pantai (Nuitja, 2010). Ikan demersal kemudian mengikuti keberhasilan udang dan pada akhir tahun 2009 merupakan produk yang diperhitungkan di dunia. Permintaan akan ikan demersal sudah dilakukan sejak dulu, yang mana beberapa Negara Asia, seperti; Malaysia, Singapura dan Filipina membeli langsung telur-telur ikan kakap dan kerapu, untuk dibudidayakan berasal dari Maluku. Permasalahannya bagaimana pemerintah dalam hal ini PEMDA Provinsi Maluku dapat mengatasi beberapa hal yang paling prinsipil dalam mengatasi, pencemaran parameter kelestarian lingkungan, kerusakan terjadi di “nursery grounds”, penangkapan Ilegal dan pemerasan dilaut.

Penelitian ini bertujuan untuk memeperoleh status terkini mengenai pemanfaatan


METODOLOGI

 

Lokasi

Penelitian ini dilakukan di di Provinsi Maluku yang dilakukan pada tanggal 8-13 Maret 2011.

Lokasi Survei

 

Metode Analisis

Metode analisis yang akan diterapkan yaitu: Analisis secara deskriptif untuk menggambarkan komposisi jenis ikan demersal yang didaratkan di Ambon. Hasil analisis data akan disajikan secara naratif, bentuk tabel dan grafikal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum PPN Ambon

1. Kedatangan Kapal

Jumlah kapal yang masuk di PPN Ambon pada tahun 2010 sebanyak 906 unit. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 4,50% dibandingkan tahun 2009 yang jumlah kapal masuknya sebesar 867 unit. Peningkatan kunjungan kapal ini disebabakan beberapa perusahaan perikanan yang semula berpangkalan di daerah lain pindah berpangkalan di PPN Ambon, dan juga adanya penambahan beberapa unit kapal penangkap ikan

Jumlah kapal yang masuk pada tahun 2009 didominasi oleh kapal-kapal berukuran 100-200 GT berjumlah 288 unit (33,21%), 200-500 GT berjumlah 206 unit (23,76%) dan 50-100 GT berjumlah 136 unit (15,68%), selebihnya dalam jumlah dan prosentase yang kecil berasal dari kapal dengan ukuran 5 – 10 GT, 10 – 30 GT, 30 – 50 GT, 500 – 1000 GT dan > 1000 GT. Sedangkan pada tahun 2010 didominasi oleh kapal-kapal berukuran 100-200 GT berjumlah 322 unit (35,54%), 200-300 GT berjumlah 153 unit (16,89%) dan 300-500 GT berjumlah 147 unit (16,23%), selebihnya dalam jumlah dan presentase yang kecil berasal dari kapal dengan ukuran 5 – 10 GT, 10 – 30 GT, 30 – 50 GT, 500 – 1000 GT dan > 1000 GT.

Berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan, jenis kapal perikanan yang dominan masuk di PPN Ambon tahun 2009 adalah kapal dengan alat tangkap pukat tarik ikan sebanyak 224 unit (25,83%), pukat tarik udang ganda sebanyak 149 unit (17,18%) dan huhate sebanyak 62 unit (7,15%) dan, selebihnya dalam jumlah dan prosentase yang kecil berasal dari kapal dengan alat tangkap pukat cincin, gillnet, pancing cumi, rawai dasar dan pancing ulur. Sedangkan pada tahun 2010 adalah kapal dengan alat tangkap pukat tarik ikan sebanyak 345 unit (38,08%), pukat tarik udang ganda sebanyak 97 unit (10,71%) dan gillnet  sebanyak 93 unit (10,26%), selebihnya dalam jumlah dan presentase yang kecil berasal dari kapal dengan alat tangkap pukat cincin, Huhate, pancing cumi, rawai dasar, pancing ulur dan Perangkap lainnya.

 

 

Gambar 1. Tren kedatangan kapal pukat udang dan pukat ikan periode 2009-2010.

 

Berdasarkan grafik diatas maka terlihat bahwa kedatangan kapal pukat udang (biru) semakin menurun. Hal tersebut disebabkan ada dua perusahaan pukat udang yang bangkrut, yakni PT. TOFICO (Januari 2010) dan PT. Nusantara Fishery (Desember 2010). Perusahan pukat udang yang tetap beroperasi hingga saat ini ialah PT. SAC (Sinar Abadi Cemerlang) yang merupakan perusahaan swasta murni.Sedangkan berkebalikan dengan pukat ikan, pukat ikan menunjukkan aktifitas yang tinggi. Namun sayangnya kapal-kapal tersebut merupakan kapal asing (kapal Thailand), dimana hasil tangkapannya tidak dioleh atau didaratkan di Ambon namun langsung dibawa ke Thailand dalam bentuk utuh dengan kapal angkut lewat laut (contoh Kapal Angktu Black Pearl).

 

2. Produksi  Ikan

Produksi ikan tahun 2010 tercatat sebesar 62.689.452 kg. Jumlah produksi ikan mengalami peningkatan sebesar 163,11% dari produksi ikan tahun 2009 (23.825.886 kg). Demikian juga dengan nilai produksinya mengalami peningkatan sebesar 120,36%, yaitu dari Rp. 240.172.595.810 pada tahun 2009 menjadi Rp. 542.431.734.000 pada tahun 2010. Terjadinya peningkatan jumlah produksi disebabkan adanya penambahan kapal-kapal penangkap ikan serta dipengaruhi oleh adanya pemantauan IUU fishing oleh PPN Ambon dengan memberikan ketegasan kepada perusahaan perikanan/kapal perikanan  berupa surat  pernyataan bermeterai yang  menyatakan bahwa setelah melakukan operasi penangkapan, dapat segera kembali melakukan pembongkaran hasil tangkapan di PPN Ambon.

Berdasarkan daerah penangkapannya, produksi yang berasal dari laut Arafura tetap mendominasi, dengan peningkatan sebesar 181% dari tahun 2009, yakni dari 21.924.233 kg tahun 2009 menjadi 61.538.987 kg pada tahun 2010. Produksi yang berasal dari laut Maluku juga mengalami peningkatan sebesar 100% dari tahun 2009. Sedangkan dari laut Banda mengalami penurunan sebesar 72,43%, yakni dari 1.901.653 kg pada tahun 2009 menjadi 524.500 kg tahun 2010. Komposisi jenis hasil tangkapan yang didaratkan, didominasi oleh jenis ikan Gulamah sebesar 9.487.352 kg (15,13%), Kembung 6.901.819 kg (11,01%), Ekor kuning 5.114.699 kg (4,31%), Layur 3.842.287 kg (6,28%) dan Kurisi 3.421.896 (5,46%), dari total produksi 62.689.452 kg.

 

Gambar 2. Produksi PPN Ambon periode 2009-2010

 

Grafik diatas menunjukkan tren produksi total PPN Ambon terus meningkat setiap bulannya hal ini beraita bertambahnya aktifitas armada pukat ikan setiap bulannya. Namun pada bulan Agustus 2010 produksi menurun drastic, hal tersebut disebabkan pada bulan tersebut dilaksanakan 17 Agustus dan Sail Banda sehingga aktifitas pelabuhan berkurang, namun tinggi pada bulan sebelumnya (Juli 2010).

 

PEMASARAN

Berdasarkan data yang diperoleh oleh petugas pelabuhan mengenai pemasaran salah satunya ialah harga ikan untuk pasar lokal yaitu harga kapal dan harga pedagang. Harga kapal ialah harga untuk ikan (umumnya HTS) yang dijual crew kapal kepada pedagang lokal, sedangkan harga pedagang ialah harga yang diberikan oleg pedagang kepada pembeli. Grafik dibawah ialah presentasi selisih harga kapal (biru) dengan harga pedagang (merah) terhadap beberapa komoditas perikanan (daftar kode ikan tersaji pada tabel 1). Umumnya pedagang menjual dengan selisih harga (keuntungan) hingga 50% lebih kepada konsumen.

 

Gambar 3. Presentase harga komoditas perikanan di tingkat nelayan (kapal) terhadap harga pedagang.
Tabel 1. Kode komoditas perikanan (index untuk Gambar 3)

 

 


PRODUKTIFITAS PUKAT UDANG DAN PUKAT IKAN

1. Pukat Udang

Hasil wawancara kami dengan staf PT. SAC (Sinar Abadi Cemerlang) Bapak Agus Heru diperoleh beberapa informasi terkait dengan perikanan pukat udang. PT. SAC merupakan perusahaan swasta murni, usaha pukat udang yang dilakukan dalam kondisi yang kritis, belum mencapai titik untung. Dilihat dari sisi produksi, hasil tangkapan cenderung meningkat, hanya saja harga di pasaran cenderung tetap. Produksi yang meningkat diduga disebabkan oleh banyaknya perusahan yang bangkrut (PT. SAC ialah satu-satunya perusahan pukat udang yang masih eksis di Ambon). Saat ini PT. SAC memiliki 17 kapal (10 buah berukuran 166 GT pabrikan Australia dan 7 buah berukuran 150 GT pabrikan China) dengan kapasitas maksimum palka sebesra 25 ton. Karena penangkapan berkurang, maka ada peluang perbaikan potensi ikan serta persaingan penangkapan yang menjadi rendah. Banyaknya perusahaan yang bangkrut disebabkan oleh harga BBM yang semakin mahal, padahal BBM menyumbang 70% dari komponen biaya opersional. Guna melakukan efisiensi penangkapan perusahaan melakukan perubahan strategi penangkapan, yakni (1) melakukan penitipan hasil tangkapan ke kapal yang pulang; (2) memastikan daerah penangkapan benar-benar potensial untuk di-trawl (penggunaan 1 kapal sebagai kapal survei); serta (3) pemanfaatan hasil tangkapan sampingan (HTS).

Mengenai pemanfaatan HTS, PT. SAC telah melakukan ekstensifikasi usaha yakni dengan melakukan pengolahan HTS menjadi produk surimi. Pada awalanya HTS merupakan hak ABK, namun saat ini 70% HTS miliki perusahaan sedangkan 30% lagi milik ABK. Pukat udang beroperasi selama 2-3 bulan per trip, namun bergantung pada perbekalan dan hasil tangkapan. Umumnya pukat udang PT. SAC beroperasi di Digul, Agats, Kaimana, Ar dan Kalar. Umumnya musim puncak penangkapan terjadi pada bulan September – Januari. Mengenai biaya operasi penangkapan, untuk 1 kali operasi membutuhkan BBM sebanyak 90 kl. Perkiraan biaya yang harus dikeluarkan untuk 1 kali operasi sebesar Rp 1 milyar. ABK yang bekerja untuk 1 kapal sebanyak 13-15 orang yang berasal dari Tegal, Ambon dan Manado. Selain BBM, masalah dalam usaha perikanan pukat udang ialah oknum aparat yang melakukan pemerasan di tengah laut yang berkedok operasi razia. Namun anehnya, menurut hasil wawancara razia dan pemerasan tidak dilakukan kepada armada kapal Thailand. Padahal kapal pukat ikan tidak menjual hasil tangkapan mereka di Ambon, namun langsung diekspor ke Thailand dengan menggunakan kapal angkut. Kasie Tata Operasional menjelaskan berdasarkan peraturan Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) diwajibkan untuk membangun Unit Pengolahan Ikan di pelabuhan dimana mereka berpangkalan. Namun masalah pengembangan UPI di Ambon ialah kurangnya ketersedian lahan dan pasokan listrik untuk parik. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan, maka PPN Ambon mengusulkan peluasan pelabuhan. Hal tersebut didasarkan pada fakta di lapangan, bahwa dermaga yang ada saat ini hanya mampu digunakan oleh 3 kapal saja.

Mengenai ketersedian data, perusahaan memiliki beberapa data terkait dengan usaha perikanan. Namun perusahaan menilai data tersebut merupakan rahasia sehingga tidak boleh diberikan untuk umum. Data-data tersebut ialah:

-          Data hasil tangkapan udang per spesies per kapal per hari

o   Nama Kapal

o   Jumlah hauling

o   Posisi penangkapan

o   Kedalaman perairan

o   Stok BBM

o   Jenis hasil tangkapan (berat)

-          Data penitipan hasil tangkapan

-          Data hasil tangkapan sampingan (HTS)

-          Data perbekalan

 

 

Berikut disajikan hasil tangkapan dominan yang tertangkap dengan pukat udang untuk tahun 2009 dan 2010 yang didaratkan di PPN Ambon.

 

Gambar 4. Komposisi spesies dominan hasil tangkapan pukat udang 2009.

 

 

Gambar 5. Komposisi spesies dominan hasil tangkapan pukat udang 2010.

 

Berdasarkan grafik  produksi per spesies hasil tangkapan pukat udang tahun 2009 dan 2010 diketahui bahwa udang windu merupakan tangkapan dominan pukat udang, yakni berturut-turut sebesar 448,1 ton dan 517,3 ton. Adapun untuk spesies ikan pada tahun 2009 dominan tertanggap ikan tigawaja, sedangkan pada tahun 2010 ikan ekor kuning dominan tertangkap berturut-turut 342,6 ton dan 168,8. Namun secara umum tangkapan udang selain udang windu menurun. Ada indikasi penurunan jumlah atau shifting spesies udang dominan.

 

 

Gambar 6. Total produksi udang windu yang didaratkan di PPN Ambon.

 

Jika dilihat tren produksi udang windu sebagai hasil tangkapan dominan, maka terlihat bahwa produksi udang windu tertinggi di akhir tahun September-Nopember yang puncaknya pada bulan oktober setiap tahunnya. Perlul diperhatikan bahwa plot produksi udang windu ini tidak dipisahkan per alat tangkap, data tersebut merupakan total produksi udang windu di PPN Ambon. Mengenai musim penangkapannya belum bisa dipastikan karena perlu dioleh lah dan diplot berdasarkan nilai CPUE (catch per unit effort).

 
2. Pukat Ikan

Berdasarkan wawancara dengan Sadrak Hadjo nahkoda kapal pukat ikan Samudera Jaya IV (bernama asli Chana I (ning)) yang merupakan kapal asing berbedera Thailand. Kapal Samudra Jaya IV merupakan salah satu kapal penangkap dari 15 kapal milik PT. S&T Mitra Bina Industri yang berlokasi di Gudang Arang Ambon. Kapal tersebut berukuran 295 GT dan beroperasi dengan satu kapal. Dari 15 kapal milik PT. S&T Mitra Bina Industri, 2 buah kapalberukuran 300 GT. Jaring PI yang digunakan berukuran panjang 22 m; lebar 6 m dengan ukuran mata jarring dari bagian depan ke belakang berturut-turut 10-2 inch serta menggunakan papan ontal (otter board) dengan berat 150-200 kg. Dalam satu hari dilakukan 4 kali hauling, dimana 1 kali hauling membutuhkan waktu selama 3 jam. Umumnya kapal pukat ikan beroperasi selama 2 bulan untuk 1 kali tripnya. Kapal pukat ikan (PI) umumnya memiliki ABK termasuk nahkoda sebanyak 30 orang (lokal 5 orang (berasal dari Ambon, Sulawesi, Jawa); asing 25 orang). Kapal PI memiliki Fishing Ground di perairan perbatasan Australia sampai selatan Merauke (ZEEI), sekitar 9˚40’00” LS, 137˚25’00” BT. Musim penangkapan PI tidak menentu, bergantung pada daerah operasi, namun umumnya musim penangkapan terjadi pada bulan Desember-Maret. Kapasitas palka kapal PI sebanyak 290 ton, namun umumnya terisi 250 ton. Hasil tangkapan PI didominasi oleh ikan, namun tak jarang memperoleh udang dengan komposisi ± 0,5% dari total hasil tangkapan. Mengenai BBM, untuk satu kali operasi dibutuhkan BBM sebanyak 60 ton (belkum termasuk BBM cadangan). Adapu perbekalan beras yang diperlukan untuk satu kali operasi sebanyak 50 karung (1 karung 50 kg). Umumnya ikan yang tertangkap ialah eja, gulama, lema, bawal hitam, layur, parang, kakap, kerapu, sembilan, tenggiri, taruri, belut, bawal putih, bubara, lidah,  sebelah, parang, dll. Ikan yang umumnya diekspor ke Thailand ialah jenis bubara, kakap dan kerapu. Umumnya ikan ikan tersebut dijual dengan harga (harga kapal) Rp. 7.000 – 8.000/pang (pak atau bal), 1 pang memiliki berat 14-16 kg. Untuk proses bongkar dibutuhkan waktu sekitar 3-4 hari bergantung jumlah hasil tangkapan. Berdasarkan wawancara dengan nahkoda masalah krusial yang sering dihadapi kapal PI ialah pemeriksaan oleh oknum aparat Angkatan Laut (AL) RI. Sering kali dalam memeriksa kelengkapan kapal oknum tersebut meminta jatah “preman” hasil tangkapan sebanyak 1 pang. Kondisi di laut, seringkali pemeriksaan dilakukan lebih dari satu kali dalam satu hari.

Selanjutnya untuk melihat produktifitas pukat ikan,  berikut disajikan hasil tangkapan dominan yang tertangkap dengan pukat udang untuk tahun 2009 dan 2010 yang didaratkan di PPN Ambon.

 

Gambar 7. Komposisi spesies dominan hasil tangkapan pukat ikan 2009.

 

 

Gambar 8. Komposisi spesies dominan hasil tangkapan pukat ikan 2009.

 

Berdasarkan grafik  produksi per spesies hasil tangkapan pukat ikan tahun 2009 dan 2010 diketahui bahwa ikan tigawaja merupakan tangkapan dominan pukat ikan, yakni berturut-turut sebesar 6.503,2 ton dan 9373,8 ton. Secara umum tangkapan pukat ikan tahun 2010 sangat meningkat dibandingkan dengan hasil tangkapan tahun 2009. Hal tersebut disebabkan jumlah armada pukat ikan yang meningkat baik dari sisi jumlah maupun aktifitasnya. Berdasarkan komposisi ikan dominan terlihat bahwa ada perubahan tingkatan jenis ikan dominan antara tahun 2009 dan 2010. Berdasarkan hal tersebut ada dugaan pergeseran komposisi ikan sebagai akibat usaha penangkapan. Upaya penangkapan akan berpengaruh terhadap rantai makanan, sehingga menyebabkan ada jenis ikan tertentu yang meningkat jumlahnya karena pemangsanya banyak ditangkap.

 

 

Gambar 9. Total produksi ikan tigawaja yang didaratkan di PPN Ambon.

 

Jika dilihat tren produksi ikan tigawaja sebagai hasil tangkapan dominan pukat ikan, maka terlihat bahwa produksi tigawaja tidak mengenal bulan. Produksi ikan tigawaja selau tinggi, walaupun selang sebulan terjadi penurunan produksi namun naik di bulan berikutnya. Perlu diperhatikan bahwa plot produksi udang windu ini tidak dipisahkan per alat tangkap, data tersebut merupakan total produksi udang windu di PPN Ambon. Mengenai musim penangkapannya belum bisa dipastikan karena perlu dioleh lah dan diplot berdasarkan nilai CPUE (catch per unit effort). Walaupun produksi ikan tigawaja tinggi, sangat penting bagi pelaku usaha untuk tetap membatasi penangkap. Karena dikhawatirkan stok ikan tigawaja akan berkurang drastis dikemudian hari.





Survey Legal Aspect: DEVELOPING NEW ASSESSMENT AND POLICY FRAMEWORKS FOR INDONESIA’S MAR INE FISHERIES, INCLUDING THE CONTROL AND MANAGEMENT OF ILLEGAL, UNREGULATED AND UNREPORTE D (IUU) FISHING

7 03 2011

Tim P4KSI: Dr. Fayakun Satria, Dr. Lilis Sadiyah dan Andhika Prima Prasetyo, S.Pi
Tim ACIAR: Dr. Mary Ann Palma, Arief Setyanto, M.Sc

19 Januari – 3 Februari 2011

PENDAHULUAN

Permasalah IUU fishing di Indonesia hampir terjadi di seluruh perairan Indonesia. Pelaggaran tetap terjadi walaupun telah ada peraturan perundangan yang mengatur mengenai perikanan. Banyak komoditas perikanan yang menjadi potensi bagi Indonesia, salah satu komoditas yang memiliki nilai tinggi perikanan lemuru, hiu dan lobster. Adapun fokus kajian mengenai IUU fishing yang dilakukan pada penelitian ini ialah sentra-sentra perikanan di perairan selatan Indonesia yang berbatasan langasung dengan Samudera Hindia.

Penelitian yang dilakukan merupakan hasil kerjasama antara Pusat Riset Perikanan Tangkap dan ACIAR-CSIRO Australia. Kegiatan survey ini merupakan kegiatan penunjang, dimana fokus survey ini ada menghimpun peraturan-peraturan yang terkait dengan perikanan, masalah dalam implementasi peraturan, mengumpulkan informasi mengenai kesepakatan lokal nelayan, isu-su yang menarik untuk diangkat serta informasi mengenai karakteristik perikanan.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan selama 16 hari (19 Januari – 5 Februari 2011), bertempat di sentra-sentra perikanan yang memanfaatkan sumberdaya ikan di perairan Samudera Hindia bagian selatan yaitu Palabuhanratu, Pacitan, Cilacap, Yogyakarta, Denpasar, Pengambengan dan Banyuwangi. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara kepada stakeholders (nelayan, nahkoda, pemilik kapal, aparat pengawas, dinas kabupaten/kota, dinas provinsi, petugas TPI, petugas pelabuhan perikanan, KUD, dll.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas mengenai pelaksaan peraturan perikanan dibeberapa sentra perikanan terlebih dahulu perlu diketahui mekanisme pengaturan aktifitas perikanan secara umum. Dokumen yang terkait dengan kapal perikanan, dokumen tersebut menunjang operasi penangkapan, dokumen tersebut diantaranya:

a. Surat Ukur Kapal à Kementerian Perhubungan – HubLa

b. Pas Biru/Pas Kecil à Kementerian Perhubungan – HubLa

c. Bukti pembayaran PHP (Pajak Hasil Perikanan) à KKP – DJPT

d. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

- > 30 GT: KKP Pusat

- 10-30 GT: Dinas KP Provinsi

- <10 GT: Dinas KP Kabupaten/Kota

e. Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

SIPI berisikan informasi umum kapal, zona operasi, alat tangkap dan wilayah operasi.

- > 30 GT: KKP Pusat

- 10-30 GT: Dinas KP Provinsi

- <10 GT: Dinas KP Kabupaten/Kota

f. Dokumen kecakapan nahkoda à Kementerian Perhubungan – HubLa

g. Sijil Kapal (crew kapal) à Kementerian Perhubungan – HubLa

h. Surat Laik Operasi (SLO) à KKP – PSDKP

SLO diurus setiap kali kapal akan berangkat. Untuk memperoleh SLO kapal harus lengkap dokumen (tersebut di atas). SLO hanya berlaku untuk 2 hari, jika kapal tidak berangkat dalam 2 hari maka SLO harus diurus kembali.

i. Surat Izin Berlayar (SIB) à KKP – Syahbandar (HubLa atau Perikanan)

SIB dikeluarkan oleh syahbandar jika kapal telah mengurus SLO dari PSDKP (waski). SIB sama dengan SLO, dimana hanya berlaku untuk 2 hari saja. Selain harus menyertakan SLO, untuk mengurus SIB petugas kapal harus menyerahkan daftar ABK dan logbook penangkapal operasi sebelumnya.

j. Logbook penangkapan

k. Sertifikat Hasil Tangkapan (SHTI)

l. Kartu Identitas Nelayan

Pelabuhanratu

Pelabuhanratu dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang merupakan sentra perikanan yang penting bagi armada penangkapan yang beroperasi di Samudera Hindia. Dalam masalah pengaturan armada penangkapan di PPNP pihak adminsitrasi pelabuhan mengalami beberapa hambatan terutama keberadaan kapal-kapal penangkap yang berukuran kecil. Keberadaan mereka menyebabkan fungsi kolam pelabuhan tidak maksimal, karena walaupun ukuran kapal kecil namun kapal tersebut menggunakan katir yang berukuran hampir 8 kali lebar kapal. Kapal-kapal kecil (<10 GT) hingga saat masih banyak yang hanya terdata, namun tidak memiliki dokumen resmi yang diwajibkan (Buku identitas kapal, SIUP, SIPI, SIB, dll). Saat ini hanya kapal yang berukuran besar (>30 GT) yang secara tertib mengikuti aturan yang berlaku. Adapun kapal yang besar yang berlabuh disana didominasi oleh kapal longline, purse seine dan trammel net. Selain kapal besar terdapat pula kapal berukuran medium (10-30 GT) yang patuh terhadap peraturan. Pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan SDM nelayan yang masih rendah kesadarannya serta kepatuhan dan ketegasan adaministrasi pelabuhan. Nelayan sendiri mau untuk mentaati peraturan, karena mereka sadar pekerjaan mereka beresiko mereka butuh jaminan keamanan (kelaiklautan). Tidak peraturan yang secara khusus mengatur pemanfaatan berdasarkan SDI. Namun terdapat kesepakatan antar nelayan mengenai jarak minimum bagan

Beralih ke masalah pendataan, perbaikan dalam pendataan telah dilakukan beberapa akhir terakhir. Masalah dalam pendataan disebabkan oleh kegiatan pelelangan yang tidak berjalan. Lelang tidak berjalan karena ada system patron-client, dimana nelayan terikat kkontrak dengan pemilikmodal sekaligus bakul yang membiayai operasi mereka. Sehingga hasil tangkapan (HT) langsung diberikan kepada pengumpul pemberi modal tanpa proses lelang. Sehingga saat ini pendataan dilakukan lansung oleh enumerator kepada nelayan saat membongkar HT. Dalam hal pengumpulan data produksi kebanyak dilakukan dengan cara mengira-ngira berapa berat HT. Selain itu terdapat masalah teknis dalam pengisian form aplikasi SDI, dimana ada beberapa spesies yang tidak tercantum dalam pilihan jenis spesies. Sehingga terjadi bias, terkesan ada spesies yang hilang atau terdapat spesies yang mengalami peningkatan (spesies yang tidak tersedia dimasukkan sebagai spesies lain yang dinggap mirip).

Secara umum pengelolaan di PPNP perlu tindakan yang tegas dan segera dalam hal pendataan dan sosialisasi pentingnya mengikuti aturan yang berlaku. Perlunya penjaminan stabilisasi harga ikan agar mampu menunjang kesejahteraan nelayan.

Pacitan

Kabupaten Pacitan memiliki beberapa sentra perikanan dengan HT dominan lobster, lokasi yang dikunjungi sebagai contoh kasus ialah PPP Tamperan dan PPI Watukarung. Kepatuhan nelayan di Pacitan khususnya di PPP Tamperan sangat tinggi, hal tersebut terlihat ketertiban nelayan dalam mengurus perizinan kapal. Sebagai informasi nelayan yang beroperasi di Pacitan didominasi oleh nelayan pendatang (andon) umumnya berasal dari Sulawesi (bugis). Nelayan-nelayan tersebut yang menghidupkan aktifitas perikanan di Pacitan. Karena kebanyakan merupakan nelayan pendatang, maka ada dokumen tambahan yaitu “surat andon” yang berisi asal mereka yang dikeluarkan oleh administrasi pelabuhan/petugas desa/petugas kecamatan asal mereka. Selain itu keamaan dari tindakan criminal di pelabuhan sangat minimal. Karena disana diberlakukan system keamanan swakarsa. Pengawasan dalam hal keselamatan pelayaran dan SDI dilakukan oleh pos kamladu (Keamanan Perikanan Laut Terpadu). Kegiatan lelang di PPI tidak berjalan karena system patron-client. Hanya saja pandataan tetap dilakukan (ditimbang) oleh petugas TPI untuk mengambil retribusi sebesar 5%. Sebagai informasi tambahan nelayan di Tamperan didominasi oleh nelayan sekoci (rumpon) yang berukuran sekitar 10 GT. Kapal tersebut beroperasi di sekitar rumpon dengan menggunakan pancing (tonda, pancing layangan, pancing ulur, pancing jerigen) selain pukat cincin dan nelayan kecil (pancing dan jarring)

Sedikit berbeda dengan PPI Watukarung, karena Watukarung didominasi oleh kapal-kapal kecil (1-1,5 GT) yang beroperasi one day fishing. Kapal-kapal di Watukarung hanya terdaftar saja oleh ketua kelompok nelayan. Watukarung merupakan sentra perikanan lobster di Pulau Jawa, namun akses transportasi kesana masih sangat sulit. Panceklik yang terjadi hampir satu tahun menyebabkan aktifitas perikanan di Watukarung hampir terhenti, karena nelayan Watukarung merupakan nelayan penuh. Jika ada peraturan mengenai batas ukuran penangkapan maupun jenis penangkapan agak sulit untuk diterapkan.

Hasil diskusi dengan Dinas KP Kab. Pacitan diketahui bahwa program-program perikanan di Kabupaten Pacitan baru beberapa tahun ini berjalan, sehingga masih dalam tahap adaptasi dan sosialisasi.

Cilacap

Pengelolaan perikanan di Cilacap dari sisi perangkat telah siap, namun kesadaran nelayan khususnya nelayan kecil masih sangat rendah. Penerapan logbook perikanan oleh armada yang berbasis di PPS Cilacap diisi oleh pihak pelabuhan dengan cara wawancara lengsung dengan nelayan, karena nelayan di PPSC kebanyakkan tidak bisa baca dan menulis. Pengurusan SHTI masih belum berjalan, karena hasil tangkapan tersebut dikirim ke Jakarta sehingga SHTI diterbitkan oleh pihak PPS Nizam Zachman. Akhir-akhir ini kapal yang mendarat di PPSC sedikit, karena kebanyakan kapal mendaratkan HT mereka di PPN Palabuhanratu maupun PPS Nizam Zachman karena lokasi penangkapan dan effisiensi transportasi hasil tangkapan ekspor yang dikirimkan lewat Jakarta. Penerapan dokumen perizinan saat ini telah berjalan, namun terbatas pada kapal-kapal yang berukuran >25 GT. Sedangkana kapal-kapal beukuran kecil hanya terdaftar saja.

Cilacap memiliki daerah konservasi, yaitu Segara Anakan. Peraturan mengenai pengelolaan perikanan di Segara Anakan tertuang dalam peraturan daerah termasuk kegiatan penangkapan. Namun pelaksaan penegakan hukum disana masih rendah, jarring apong (tide trap) banyak beroperasi di muara sungai serta degradasi hutan mangrove yang berakibat pada peningkatan laju sedimentasi di muara sungan.

Yogyakarta

Perikanan di provinsi DIY didominasi oleh perikanan skala kecil dengan alat tangkapa gillnet dan pancing. Salah satu sentra perikanan yang cukup berkembang disana ialah PPP Sadeng. Walaupun begitu aktifitas disana termasuk aktif, kegiatan perikanan didominasi oleh nelayan pendatang. Hal tersebut disebabkan oleh nelayan lokal yogya umumnya hanya sekedar pengisi waktu luang. Kapal yang berlabuh di PPP sadeng umumnya berukuran ≤ 10 GT. Dalam hal perizinan untuk kapal-kapal kecil, kapal-kapal tersebut hanya terdaftar saja serta memiliki pas kecil yang diterbitkan adpel PPP Sadeng (hanya berhak menerbitkan pas kecil untuk kapal < 7 GT). Sedangkan kapal sekoci yang berlabuh disana memiliki surat yang lengkap. Kapal-kapal yang tidak berizin tidak diberikan sanksi, karena hingga saat ini masalah perizinan masih bersifat pembinaan. Karena pemerintah takut jika dilakukan tindakan tegas, maka akan semakin sedikit kapal yang beraktifitas di PPP Sadeng. Berbeda dengan daerah lain, dalam pengambilan retribusi dari nelayan sebesar 5% seluruhnya masuk ke kas daerah.

Ada isu lain dalam pemanfaatan lobster dengan menggunakan krendet. Krendet sering kali hilang saat dioperasikan, walaupun begitu krendet tersebut masih secara aktif menangkap lobster (ghost fishing) atau menutupi lubang perlindungan lobster. Hal tersebut akan mengancam keberadaan sumberdaya lobster. Tidak hanya terjadi pada krendet, alat tangkap lain pun berpeluang besar bersifat ghost fishing. Sehingga perlu tindak yang jelas dalam rangka membersihkan pantai dari sampah perikanan yang berpotensi menimbulakan ghost fishing.

Banyuwangi

Perikanan di Banyuwangi tergolong perikanan yang besar walaupun begitu fasilitas yang ada disana ialah pelabuhan perikanan kelas C yaitu PPP Muncar. Armada perikanan didominasi oleh alat tangkap pukat cincin dengan system 2 kapal (2 boat system). Sehingga dalam satu armada penangkapan ada yang disebut kapal pemburu dan kapal jaring. kapal pemburu berukuran lebih besar dibandingkan dengan kapal jaring, namun dalam perizinannya kapal pukat cincin ukuran GT kapal jaring disamakan dengan kapal pemburu. Ukuran pukat cincin di Muncar berkisar antara 15 – 70 GT, namun sering kali untuk menguragi biaya administrasi dan memudahkan dalam pengurusan izin para pemilik mengurangi ukuran kapal mereka. Hanl tersebut berdampak pada bias perhitungan upaya penangkapan yang dilakukan. Terkait dengan pemanfaatan lemuru di Selat Bali, sudah diterbitkan surat keputusan bersama mengenai alokasi izin penangkapan di Perairan Jawa Timur. Kesepakat tersebut dibuat antara pemerintah provinsi Bali dan provinsi Jawa Timur. Namun sayangnya kesepakat tersebut dibuat tanpa sanksi. Sehingga pelanggaran yang terjadi terhadap poin-poin kesepakatan tidak dapat ditindak oleh hukum.

Selain itu saat ini sedang ada isu potensi konflik antara nelayan andon (Tuban) dan lokal. Dimana teknologi yang digunakan nelayan andon lebih baik dari sisi efektifitas dan efisiensi. Kapal ando menggunakan laine hauler sehingga hanya memperkerjakan sedikit nelayan, menggunkan lampu yang lebih terang sehingga dapat mengumpulkan ikan lebih banyak, serta menggunakan jaring yang lebih kecil sehingga biaya investasi, biaya operasi dan efektif dalam pengoperasian. Hal tersebut lebih didasari oleh kecembuaruan sosial dalam perolehan hasil tangkapan. Sebagai informasi walaupun disebut kapal andon, kapal-kapal tersebut telah dibeli oleh nelayan-nelayan lokal.

Pengambengan

Kondisi yang serupa juga terjadi di PPN Pengambengan, kepatuhan nelayan untuk melengkapi dokumen perizinan terutama dokumen SLO. Armada penangkapan yang dominan di PPN Pengambengan ialah pukat cincin dengan sistem 2 kapal (memiliki ukuran yang sama) yang berukuran 50 – 70 GT. Operasi kapal tersebut untuk 1 trip ialah 1 hari (one day fishing), oleh karena itu pengusaha merasa terbebani secara waktu jika tiap kali harus mengurus SLO. Selain itu mengenai implementasi logbook masih belum berjalan dengan baik, logbook tersebut diisi oleh petugas pelabuhan dengan cara wawancara langsung kepada nelayan setelah mereka mendarat. Dalam hal pendataan hasil tangkapan, PPN Pengambengan telah melakukan perbaikan dalam hal pencatatan data sejak tahun 2009. Menurut wawancara data tyang terkumpul sekitar 70% mewakili populasi. Pihak PPN Pengambengan melakukan pengumpulan dengan berkondinasi dengan pihak perusahaan lemuru yang ada di sana, diman setiap bulan perusahaan diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai hasil tangkapan yang diterima perusahaan dari nelayan. Hal tersebut dikarena pelelangan tidak berjalan dengan baik, karena nelayan beranggapan jika ikan tersebut dilelang ikan lemuru cepat mudah rusak. Oleh karena itu nelayan umumnya menjual langsung kepada perusahaan. Sebagai informasi tambahan perusahaan pengolahaan umumnya membuang limbah mentah (tanpa diolah kembali) langsung ke perairan sehingga lingkungan menjadi tercemar. Selain itu beberapa bulan ini hasil tangkapan terutama lemuru sangat menurun, sehingga kegiatan perikanan disana lumpuh total bahkan perusahaan yang menggantungkan bahan bakunya tehadap lemuru harus mengimpor saridin beku dari Cina.

Kedonganan

Sedikit berbeda dengan Pengambengan, Kedonganan merupakan pelabihan perikanan tipe D yakni tempat pendaratan ikan (TPI), dimana umumnya kapal-kapal yang berlabuh disana berukuran kecil (1-10 GT). Perizinana di TPI Kedongan tidak terkontrol, karena dianggap merupakan kapal-kapal kecil. Kegiatan pelelangan pun tidak berjalan, nelayan menjual hasil tangkapan langsung kepada pengumpul atau pembeli.

KESIMPULAN

Beberapa poin saran yang bisa diajukan untuk mengatasi masalah-masalah yang teridentfikasi dari temuan kami ialah:

  • Tegas dalam penegakan hukum, adapun sanksi yang diberikan disesuikan dengan pelanggaran dan skala usaha yang dilakukan. Namun harus ada hukuman yang berat bagi petugas yang melanggar hukum;
  • Sinkronisasi perizinan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
  • Perbaikan dan penambahan fasilitas, peningkatan jumlah dan kapasitas SDM yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya ikan;
  • Mengakomodasi pelaksanaan pengelolaan yang berbasis pada kebijakan lokal masyakat;
  • Pengkajian stok per WWP terbaru, nilai tersebut nantinya digunakan sebagian acuan penerbitan izin;
  • Sosialisasi peraturan yang menyeluruh, persuasif dan mudah dalam penerapan, terutama mengenai penggunaan mata jaring dan ukuran pancing yang lebih besar. Sehingga tidak menangkapa lobster dan ikan yang berukuran kecil;
  • Membuat mekanisme penampungan hasil tangkapan yang berukuran di bawah ukuran yang matang gonad (length at first maturity/Lm);
  • Menjalankan kembali kegiatan pelelangan untuk menjamin kestabilan harga;
  • Mengurangi kegiatan patron-client dengan memberi bantuan modal tanpa angunan (dijamin pemerintah). Namun dengan mekanisme kelompok nelayan dan tegas terhadap pelanggaran;
  • Memperketat kegiatan pengawasan dan patrol rutin oleh instansi terkait (pengawas perikanan, dephub, polisi perairan, angkatan laut, dll);
  • Memberdayakan dan memfasilitasi POKWASMAS (Kelompok Pengawas Masyarakat);
  • Keberpihakan pemerintah terhadap lingkungan dan nelayan, sehingga arah kebijakan makro pemerintah difokuskan pada perikanan dan kelautan; serta
  • Revitalisasi kawasan disekitar pesisir, daerah spawning ground, daerah nursery ground.




PERIKANAN TUNA DI INDONESIA: Masalah dan Kendala Usaha Perikanan Tuna

29 12 2010

Oleh: Andhika Prima Prasetyo
disarikan dari Forum Perikanan Tuna Indionesia II
Jakarta, 19-20 November 2010

Perikanan tuna adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan SDI tuna dan lingkungan mulai dari produksi, pengolahan hingga pemasaran dalam kesatuan industri tuna. Pemanfaatan SDI tuna di Indonesia didominasi oleh armada penangkapan tuna longline (rawai tuna). Guna menjalin infomasi dan penguatan kelembagaan maka terbentuklah asosiasi-asosiasi tuna longline, asosiasi tuna longline yang ada di Indonesia diantaranya ialah ATLI dan ASTUIN. Jumlah anggota ATLI tahun 2009 terdata sebanyak 700 perusahaan dengan jumlah kapal sebanyak 995 buah. Anggota ATLI tidak terbatas longline (LL) saja termasuk handline cumi, purse seine (PS), kapal penunjang PS, kapal jaring dan kapal angkut. Selai unit penangkapan ATLI juga beranggotakan unit pengolahan ikan (UPI) dan doking kapal. Sedikit berbeda dengan ATLI, ASTUIN dalam keanggotaan terdiri dari dua jenis anggota yaitu armada penangkapan yang terdaftar pada OPRT (Jepang) armada yang mampu mengangkut tuna super frozen sesuai kententuan OPRT serta armada penangkapan dengan kelengkapan biasa. Berdasarkan data ATLI produksi tahun 2010 dengan jumlah kapal 969 buah sebesar 9.100 ton dengan jumlah ekspor sebanyak 4.060 ton; sehingga produksi per kapal per tahun sebesar 14 ton. Tren ekspor menujukkan indikasi penurunan produksi. Tujuan utama ekspor tuna ialaha negara Jepang dengan prosentase sebanyak 75%. Adapun oleh untuk produk olahan setengah jadi dari UPI dipasarkan ke negara USA (80%); UE (50%) dan Jepang (5%). Berdasarkan data dari PT. Perikanan Nusantara margin usaha yang diperoleh pada tahun 2003 sebesar Rp 5,9 milyar, sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp 1,6 milyar; ada indkasi penurunan.

Adapun komponen biaya produksi dalam usaha TLL ialah:

o BBM solar (60-70%)

o Umpan teridir beku/frozen: layang, bandeng, lemuru, cumi-cumi; umpan hidup untuk saat tertentu yakni bandeng

o Bahan makanan untuk kapal yang beropersi lebih dari 2 bulan, makan di suppply o/ kapal angkut

o Gaji/biaya tenaga kerja

o Deck supply (Kebutuhan deck dan perawatan ikan di atas kapal)

o Engine supply (mesin hingga spare part mesin)

o Dock (perbaikan tiap tahun) & overhead (Biaya administrasi)

o Biaya pemasaran

Sedangkan Perolehan usaha TLL ialah:

o Ekspor fresh. Nilai ekpor bersih USD 4,5/kg total ekspor frsh 50-60% dari produksi. Untuk ke Jepang

o Second grade masuk ke UPI dengan harga rata-rata USD 2,5/kg

o Ikan lain-lain dipasarkan lokal

Dalam rangka mengurangi biaya BBM yang menyumbang 60-70% dari total biaya operasional, maka diberlakukan sistem menitip (transhipment) sehingga mampu menurunkan porsi penggunaan BBM menjadi sebanyak 50%. Kegiatan tentunya menguntungkan bagi pelaku usaha. Namun di sisi lain jika kegiatan ini tidak terdata dengan baik akan terjadi bias dalam data statistik perikanan, hal tersebut akan beperngaruh terhadap penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan. Contoh kasusu PT. Samudera Nusatara, berdasarkan analisis biaya operasional LL, penggunaan kapal berukuran kecil lebih menguntungkan karena mampu menghemat penggunaan BBM. Sehingga mulai tahun 2009 PT. Perikanan Nusantara menggunakan sistem group operation, dimana satu grup kapal penangkapan dilengkapi ada 1 kapal pengangkut (carrier).

Dalam perjalanannya, usaha perikanan tuna longline menghadapi beberapa masalah, diantaranya ialah:

o Pemasaran: sangat tergantung negara tujuan ekspor, UPI dan pembeli lokal;

o Biaya Operasional selalu naik setiap tahunnya;

o BBM Solar PSO: subsidi 25kl/kapal tidak bisa diambil sekaligus 50 kl/kapal;

o Keluhan pelayanan permohonan izin yang dirasakn lamban;

o Ketidakpastian hukum. Tumpang tindih peraturan. UU 31 tahun 2004; UU 45 tahun 2007; UU 17 tahun 2008. Contoh kasus ke-syahbandaran;

o Pada tanggal 7 Mei 2008 terkait UU 17 tahun 2008: (1) Kapal wajib diawaki oleh tenaga yang memiliki kompetensi; (2) dilarang mempekerjakan tenaga kerja tanpa disijil dan memiliki dokumen pelaut. Berdasarkan instruksi harus dipenuhi akhir tahun ini;

o Kurangnya sosialisasi serta perlunya skala prioritas; serta

o Pengajuan izin kapal CCSBT ditolak karena alasan yang dirasa belum kuat.

Dalam rangka mengatasi masalah-masalah tersebut para pelaku usaha TLL menyarankan beberapa solusi, yaitu:

o Kebijakan mendapat BBM solar PSO sekali ambil maksimal 75 kl/3 kapal;

o Diizinkan untuk mengangkut BBM solar untuk kapal angkut;

o Kepastian hukum;

o Sosialisasi peraturan yang lebih intensif; serta

o Perlunya informasi mengenai fishing ground FG yang detail, akurat, real time, mudah diakses serta murah.





Konsultasi: Dampak Perubahan Iklim terhadap Perikanan

2 11 2010

Posting berikut merupakan hasil korespondensi dengan Bu Ana Turyati, S.Si, M.T dosen Departemen Meterologi Terapan, Fakultas Matematikan dan IPA, Institut Pertanian Bogor serta beberapa dosen Meteorologi Terapan yakni Pak Ahkmad Faqih, S.Si dan Pak Perdinan, S.Si, M.Sc.

Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu semua atas ilmu yang diberikan.
========================

PENDAHULAN
A. Instability atmosphere
Dalam teori meteorologi ada berbagai metode yang digunakan untuk menentukan ketidakstabilan atmosfer: misalnya:  Convective Available Potential Energy (CAPE). adapun untuk penentuan atmospheric instability index menggunakan K_index, Lifted Index, yang dihitung berdasarkan temperature and wind sheer atmosfer pada level 1000 dan 850/700 mb. Info lengkap tentang CAPE bisa dibaca disini: http://en.wikipedia.org/wiki/Convective_available_potential_energy.

B. Weather extreme
Info lengkap tentang weather extreme bisa dibaca disini: http://www.climate.org/topics/extreme-weather/index.html

Perlu dimengerti sebelumnya mengenai pengertian cuaca buruk dengan weather extreme. Instability atmofer bisa diartikan cuaca buruk, sementara cuaca extreme berkaitan dengan kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan. Misal: tornado, angin puting beliung. El Nino dan La Nina  sendiri tidak termasuk weather extreme tapi kejadian yang mempengaruhi climate variability. Akan tetapi suhu sangat panas saat El Nino berakibat drought termasuk Weather Extreme.

Dalam penentuan index weather extreme sendiri saya [Pak Perdiana0, red] belum menemukan. Namun climate variability dapat dideteksi dengan menggunakan Southern Oscillation Index, Pacific Decadal Oscillation, Indian Ocean Dipole dll.

Dalam kejadian extreme juga digunakan skala, misal untuk Tornado: Fujita Tornado Scale. Penggunaannya mirip dengan scala Ricther untuk gempa bumi.   Jadi lebih pada index untuk kejadian untuk observasi/bencana yang ditimbulkan, bukan index untuk mendeteksi kejadian, seperti SOI misalnya untuk El Nino.

=======================================
Adapun pertanyaan yang saya ajukan ialah:
=======================================

1. Apakah ada parameter kuantitatif yang menjelaskan fenomena cuaca buruk seperti nilai SOI?

Sudah saya coba jawab diatas. Hanya yang perlu diperhatikan adalah SOI digunakan untuk melihat indikasi El Nino atau La Nina, bukan cuaca buruk, melainkan climate variability saja. Kejadian yang diakibatkan El Nino dan La Nina seperti temperature sangat extreme dan intensitas hujan extreme yang bisa dikategorikan weather extreme. Saat nilai SOI tinggi tidak serta merta suhu atau intensitas hujan menjadi extreme.

2. Bagaimana penagruh siklok tropis terhadap cuaca di perairan indonesia?

Buku Meteorologi yang diterbitkan ITB sudah membahas ini. Di wikipedia juga ada: http://id.wikipedia.org/wiki/Siklon_tropis. secara ringkas siklon tropis ialah terbentuknya pusat tekanan rendah di daerah tropis, sehingga bisa terjadi badai. Secara meteorologi bila ada pusat tekanan rendah udara menuju kesitu kemudian naik, menjadi awan dan hujan di daerah tersebut. Hanya saja untuk siklon tropis, tekanannya rendah dan permukaannya biasanya non-topography. Sehingga menyebabkan angin yang kencang.

3. Apakan ITCZ mempunyai nilai index kuantitatif?
ITCZ jelas mempengaruhi curah hujan di Indonesia. Selama ini saya belum menemukan index untuk ITCZ. ITCZ merupakan siklus (sitem sirkulasi udara global). Pergantian hujan dan kemarau di Indonesia dipengaruhi oleh ITCZ. Definisi ITCZ ialah “Near the equator, from about 5° north and 5° south, the northeast trade winds and southeast trade winds converge in a low pressure zone known as the Intertropical Convergence Zone or ITCZ”.

4. Saya berminat untuk mengkaji dampak perubahan iklim terhadap perikanan tangkap. Berdasarkan literatur salah satu dampaknya ialah intensitas cuaca buruk yang meningkat.
by: Pak Akhmad Faqih

Kalau dikaitkan dengan perubahan iklim dan cuaca buruk. Sampai saat ini setahu saya model-model iklim belum memiliki resolusi yang cukup mumpuni untuk dapat menangkap kejadian-kejadian extreme. Indikasi adanya kejadian extreme dari luaran model biasanya adalah olahan secara statistik. Misalnya apakah perubahan iklim akan meningkatkan kejadi El Nino? Setahu saya model-model perubahan iklim dengan resolusi 2.5 derajat belum bisa mendeteksi kejadian iklim extreme. Downscaling dengan menggunakan model-model regional sendiri pun masih merupakan pertanyaan besar untuk mendeteksi climate extreme event? Kalau memang berminat bisa melakukan riset dengan menggunakan data sirkulasi udara atas GCMs/RCMs untuk mengkaji atmospheric stability saat kejadian2 extreme dibandingkan dengan data observasi berdasarkan radio sonde misalnya. Ini akan jadi kajian yang menarik. Tapi untuk kearah aplikasi seperti yang dinginkan (perikanan tangkap) masih perlu beberapa tahap lagi, apalagi kalau mau sampai menyusun index.

Kalau menurut saya, jika ingin dikaitkan dengan perikanan tangkap kenapa tidak dikaji ‘El Nino events in Indonesia under current climatic change’, sebab setahu saya saat El Nino, ikan-ikan di perairan Jawa dan Bali akan meningkat sebab mereka berenang menuju daerah upwelling. Pertanyaanya adalah apakah perubahan iklim mempercepat kejadian El Nino di Indonesia. kajian bisa secara statistik atau secara meteorologi (seperti yang saya jelaskan sebelumnya).








Follow

Get every new post delivered to your Inbox.